Video: Reenginering Tata Kelola Keuangan BPKP
BERITA UPDATE
Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN dan PPPK Perwakilan BPKP Sumut akan dibayarkan Terpusat oleh Kantor Pusat BPKP secara bertahap mulai Bulan September 2024
Penerapan e-Perjadin Triwulan ke-4 atau 1 Oktober 2024
Video:
Reenginering Tata Kelola Keuangan BPKP
Reengineering Tata Kelola Keuangan BPKP.mp4
Pegawai yg ikut diklat dapat langsung mencetak SPD bagian belakang, tanpa menunggu Pusdiklat membuat cost sheet:
Langkah2 SPD dicetak oleh peserta :
1. Peserta login ke Bisma
2. Pilih "Perjadin Diklat"
3. Klik Cetak SPD
4. Pilih diklat yg diikuti
5. Klik "Cetak Belakang"
6. a. Nama otomatis sesuai nama saat login,
b. nama diklat otomatis sesuai diklat yg dipilih,
c. sesuaikan tanggal berangkat dan tanggal kembali
d. pilih jabatan atasan langsung
e. pilih nama atasan langsung
7. Hasilnya file PDF, silakan dicetak.
8. Untuk halaman depan dicetak oleh staf pusdiklat saat sudah proses SPJ
Pembayaran Perjalanan Dinas menggunakan CMS BRI, Jangan lupa mencantumkan nomor rekening BRI pada Costsheet Anda
Pembuatan Surat Tugas menggunakan SIMA NG dan Costsheet menggunakan BISMA
Sesuai instruksi Sekretaris Utama BPKP, Mulai Tahun 2023 ini pembuatan Surat Tugas, baik penugasan teknis pengawasan maupun dukungan manajemen harus dibuat melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Next Generation (SIMA NG).
Kegiatan Pengawasan dibuat menggunakan SIMA LAK, sedangkan kegiatan dukungan manajemen dibuat menggunakan SIMA PKAU. Untuk mengakses aplikasi tersebut dapat melalui tautan http://sima-ng-sso.bpkp.go.id:8081 atau https://sima-ng.bpkp.go.id/ dengan username warga bpkp. Aplikasi SIMA NG ini dapat diakses melalui jaringan LAN BPKP atau jaringan internet melalui VPN Global Protect.
Hal ini diwajibkan, karena data yang terekam dalam Aplikasi SIMA NG ini lah yang dapat diajukan untuk pembiayaan (khususnya Perjalanan Dinas) melalui Aplikasi BISMA melalui tautan http://bisma.bpkp.go.id
Tujuan menggunakan username warga bpkp karena diharapkan setiap pegawai dapat dari mulai level pimpinan sampai dengan staf (Kaper, Korwas, Subkoor,Dalnis, PFA dan FFU) dapat mengakses dan memahami proses bisnis penugasan dan pertanggungjawabannya dengan menggunakan aplikasi SIMA dan BISMA ini dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai kewenangannya.
Koordinator Pengawasan (Korwas), ketika akan mendistribusikan PP kepada Ketua Tim, agar:
Memilih kode Anggaran (Kode RO) yang benar untuk penugasan terkait, dan
Mengisi checklist/centang "Costsheet".
Untuk panduan membuat Costsheet di aplikasi BISMA secara umum adalah sebagai berikut:
Terlebih dahulu buat Surat Tugas (ST) melalui aplikasi SIMA NG (SIMA LAK dan SIMA PKAU) melalui laman http://sima-ng-sso.bpkp.go.id:8081 atau https://sima-ng.bpkp.go.id/
Login ke aplikasi BISMA (user warga bpkp masing-masing pegawai ) melalui laman http://bisma.bpkp.go.id
Pilih Surat Tugas yang telah dibuat di Aplikasi SIMA NG
Periksa isian yang ada dan sesuaikan. Tanggal perjalanan dinas, lama perjalanan, dan biaya.
Ajukan proses approval ke Pejabat Pembuat Komitmen hingga Kuasa Pengguna Anggaran.
Cetak lembar Costsheet dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
Aplikasi SIMA NG dan BISMA walaupun sudah wajib dan sepenuhnya diimplmentasikan dalam penugasan di tahun 2023, tetapi masih ditemui beberapa kendala sehingga terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga perlu ada update informasi atau sosialisasi kepada seluruh pegawai atau pengguna aplikasi agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
Pelaksana Perjalanan Dinas agar segera membuat dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas melalui Aplikasi BISMA berdasarkan realisasi biaya yang dikeluarkan selama penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Informasi Pagu dan Saldo Anggaran masing-masing Bidang dapat dilihat di Aplikasi BISMA atau melalui monitoring alternatif yang disediakan oleh Subkoor Keuangan di situs ini atau di tautan https://s.id/Sumut2024 dan https://s.id/Keu2024
Cash Management System BRI (CMS BRI) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online. Cash Management System BRI (CMS BRI)
Digipay satu merupakan aplikasi market place pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan belanja online dengan metode pembayaran menggunakan CMS atau menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, digipay satu menggantikan digipay sebelumnya yaitu digipay002 (BRI), digipay008 (Mandiri) dan Digipay 009 (BRI). Digipay satu dirilis secara resmi tanggal 1 Maret 2023 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mulai tanggal 1 April 2023 implementasi digipay satu dilakukan secara penuh menggantikan digipay002 (BRI), digipay008 (Mandiri) dan Digipay 009 (BRI).
Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN.
Bank BRI Pendukung Cashless Society
Cashless society adalah fenomena masyarakat memanfaatkan pembayaran digital saat melakukan transaksi keuangan, sehingga penggunaan uang tunai minim terjadi.
Fenomena ini lahir sebagai akibat dari cashless ekonomi dimana perkembangan teknologi dan digitalisasi mampu menggeser pemanfaatan uang fisik.
Setelah mengetahui apa itu cashless society dan awal mulanya, kali ini akan membahas perkembangan cashless society di Indonesia. Dalam menyikapi kondisi ini, pemerintah mendukung terbentuknya masyarakat cashless di Indonesia dengan terbitnya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) digagas oleh Bank Indonesia tahun 2014.
Beberapa penerapan GNNT dalam mendukung perwujudan masyarakat non-tunai Indonesia antara lain:
Kebijakan pembayaran tol secara non-tunai melalui e-tol.
Peresmian Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) melalui kartu ATM/Debit.
Inovasi QRIS (QR Code Indonesia Standart) sebagai standar pembayaran digital lewat aplikasi elektronik.
Terciptanya beragam inovasi aplikasi Uang Elektronik, mobile banking, dompet elektronik dan sejenisnya.
Distribusi kerja sama penggunaan uang elektronik pada berbagai usaha baik UMKM atau perusahaan besar.
Daya tarik berbagai bonus seperti cashback dan promo yang diperoleh sebagai akibat penggunaan uang elektronik. Hal ini mampu menarik perhatian konsumen.
Kondisi pembayaran digital tanpa non-tunai tidak terjadi secara tiba-tiba. Terdapat penyebab fenomena pembayaran non-tunai terjadi antara lain:
Maraknya Sistem Perdagangan dan Pembayaran Online
Penyebab pertama cashless society adalah karena maraknya sistem perdagangan dan pembayaran online. Dengan berbagai keuntungan yang didapatkan akibat pemakaian uang elektronik dalam bertransaksi, masyarakat pun merasa lebih nyaman. Akibatnya, aktivitas pembayaran dan transaksi keuangan secara online pun semakin sering dilakukan.
Makin Banyak Masyarakat Teredukasi Teknologi
Penyebab kedua terbentuknya cashless society adalah karena teknologi yang berkembang pesat. Tren transaksi non tunai lambat laun membuat masyarakat terkena gejala FOMO (Fear of Missing Out) atau takut ketinggalan zaman. Akibatnya, masyarakat berlomba-lomba mengikuti trend non tunai, sehingga gerakan non tunai pun terbentuk.
Perilaku Masyarakat yang Semakin Mengutamakan Kemudahan
Penyebab terakhir terjadinya cashless society adalah tingkah laku dan karakteristik masyarakat yang menyukai kemudahan. Saat menggunakan transaksi cashless, orang tidak perlu lagi membawa uang tunai dan mengambilnya terlebih dahulu di ATM/Bank. Hanya dengan ponsel pintar, transaksi keuangan mampu dilakukan dimana dan kapan saja.
Fenomena transaksi non-tunai mempunyai berbagai keuntungan yang tidak boleh dilewatkan. Yuk intip keuntungannya pada pembahasan berikut.
Meminimalisasi Peredaran Uang Palsu
Pertama, keuntungan cashless society adalah meminimalisir peredaran uang palsu. Pemakaian uang tunai menimbulkan risiko pemalsuan uang meningkat. Sehingga saat masyarakat berubah menjadi masyarakat non-tunai, jumlah pemalsuan uang fisik pun dapat diminimalisasi.
Terhindar dari Tindak Kriminal Akibat Membawa Uang Fisik
Keuntungan berikutnya yaitu terhindari dari tindak kriminal akibat membawa uang fisik. Konsekuensi membawa uang secara cash yaitu kejahatan mengintai diri kita sewaktu-waktu, misalnya seperti perampokan, pencurian, dan sejenisnya. Adanya pembayaran digital membuat masyarakat lebih aman karena uang disimpan di bank dan secara elektronik.
Transaksi Keuangan Lebih Mudah dan Aman
Keuntungan selanjutnya cashless society adalah transaksi keuangan lebih mudah dan aman. Pembayaran elektronik mudah dilakukan dari mana dan kapan saja tanpa harus datang ke bank/ATM terlebih dulu. Selain itu, transaksi elektronik juga lebih terjamin aman karena pembayaran dilindungi PIN dan kode OTP yang hanya diketahui oleh pemilik saja.
Banyak Promo dan Cashback
Penggunaan pembayaran digital banyak diminati sebab adanya promo, cashback, dan sejumlah diskon yang menggiurkan. Untuk menggalakkan penggunaan cashless, berbagai platform e-wallet dan digital bank menyediakan berbagai manfaat menarik bagi para penggunanya.
Perputaran Ekonomi Lebih Cepat
Keuntungan terakhir adalah perputaran ekonomi lebih cepat. Transaksi non-tunai dapat membantu mempercepat perputaran uang dalam masyarakat. Sehingga uang lebih cepat didistribusikan ke sektor-sektor produktif. Akhirnya, kondisi ekonomi masyarakat dan gairah investasi negara pun meningkat.
Dibalik kelebihan pembayaran non-tunai, terdapat pula kelemahannya yang wajib Anda ketahui, yaitu:
Belum Punya Regulasi Kuat
Pertama, kelemahan transaksi digital adalah belum adanya regulasi kuat. Meskipun pembayaran digital sangat menguntungkan, tetapi bukan berarti menyimpan semua uang di bank merupakan tindakan bijak. Karena belum ada regulasi inklusif yang mengatur keamanan transaksi cashless.
Risiko Semakin Konsumtif
Selanjutnya efek negatif dari cashless society adalah masyarakat menjadi semakin konsumtif. Kemudahan transaksi membuat masyarakat punya kontrol diri rendah saat membeli sesuatu secara online. Akibatnya, masyarakat jadi makin impulsif dan boros dalam berbelanja.
Kurang Meratanya Transaksi Digital
Dampak negatif lainnya yaitu kurang meratanya transaksi digital. Meskipun penggunaan cashless meningkat, tetapi literasi keuangan di Indonesia masih belum merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih ditemukan gap penerapan non-tunai karena berbagai hal, seperti rendahnya tingkat edukasi dan minimnya akses internet.
Beban Biaya Admin
Kelemahan selanjutnya dari transaksi dengan uang elektronik adalah konsumen dibebankan biaya admin untuk menikmati layanan pembayaran non-tunai. Biasanya pengguna ditarik biaya admin ketika melakukan transfer, top up, atau pembayaran tertentu.
Risiko Terkena Kriminal Siber
Kelemahan terakhir yakni risiko terkena kriminal siber, seperti skimming. Bahkan jika dibandingkan dengan kriminal di dunia nyata, kriminal siber jauh lebih susah dideteksi. Karena kriminal siber umumnya hanya dikuasai orang-orang dengan kecerdasan tinggi, dan hanya pihak dengan tingkat intelejensi sama yang dapat memecahkannya.
Kegiatan Rutin di Keuangan, antara lain:
Pembuatan Daftar Gaji Induk Bulan N+1: tanggal 1 s.d. 10 Bulan N (satu bulan sebelum)
Pembuatan Daftar Pembayaran Uang Makan Bulan N-1, berdasarkan rekap absensi lengkap: tanggal 5 s.d. 10 Bulan N
Pembuatan Daftar Pembayaran dan Potongan Tunjangan Kinerja Bulan N +1 : Tanggal 22 s.d. 28 Bulan N (2 hari kerja sebelum Bulan +1) berdasarkan rekap absensi tanggal 20 bulan N-1 s.d Tanggal 20 Bulan N. Potongan Tunjangan Kinerja dapat berasal dari: Potongan GDN, Potongan individu: Masjid, Oikumene, DW, Pinjaman Koperasi, Simpanan Koperasi, Dana Kerohiman, dll.
Penyerahan dana Potongan Tunjangan Kinerja ke masing-masing pemangku (Masjid, Oikumene, DW, TGR, Koperasi, Dana Kerohiman, dll.) maks +2 hari setelah potongan tukin "lengkap".
Gaji Susulan/Kekurangan, Uang Makan Susulan, Tunjangan Kinerja Susulan: +3 hari sejak Data Dukung diterima
Pembuatan Gaji THL Bulan N: tanggal 21 s.d 26 bulan N untuk jadwal SP2D tanggal 1 bulan N+1.
Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan THL Bulan N-1 maks tgl 5 Bulan N.
Pembayaran Lembur: maks +3 hari sejak daftar absensi diterima lengkap per bulan.
Reviu perencanaan biaya penugasan / Costsheet, maks +1 hari kerja.
Verifikasi semua tagihan Belanja Pegawai, Belanja Barang (termasuk Perjadin), Belanja Modal, kelengkapan dan ketaatan terhadap peraturan.
Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Dinas: maks +5 hari kerja sejak berkas SPJ diterima "lengkap".
Pembayaran Belanja Barang/Jasa: maks +2 hari sejak berkas SPJ diterima lengkap.
Pembayaran Listrik, Air, Telepon, Pos/Giro: maks +1 sejak tagihan diterima.
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor: setiap tahun sebanyak jumlah kendaraan, rentang 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo masing-masing.
Pengajuan Revolving/Ganti Uang Persediaan ke KPPN: setiap bulan minimal 1 kali dan setiap dana UP habis.
Revisi Anggaran: sesuai instruksi dari Kantor Pusat atau kebutuhan penyesuaian anggaran di Perwakilan.
Revisi Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) per triwulan: perencanaan ke depan di-adjust dengan realisasi
Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan.
Pembuatan Laporan Keuangan Triwulanan.
Pembuatan Laporan Keuangan Semesteran.
Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan.
Pembuatan Laporan Bulanan Bendahara (BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Kas di Brankas, Buku Pembantu Kas di Bank, Buku Pembantu Pajak, dll).
Pembuatan Laporan Bulanan Capaian Output Kinerja melalui Aplikasi SAKTI Kemenkeu.
Pembuatan Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Kinerja Anggaran (Aplikasi SMART DJA).
Pembuatan Laporan Konfirmasi Penerimaan Negara Bulan N-1: maks tanggal 5 Bulan N (Pajak, PNBP).
Pembuatan Form A2 Pajak pegawai tahun N-1: Januari-Februari tahun N
Penyusunan Anggaran Tahun N+1: Mulai Juli s.d. November Tahun N.
Pengajuan ke KPPN Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun atau Pindah.
Pengajuan aktivasi data pegawai/supplier ke KPPN bagi pegawai yang Pindah datang.
Pengurusan Penggantian SK Pejabat Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola, Pengelola BMN) ke KPPN setiap tahun dan setiap ada pergantian.
Menyiapkan perhitungan dan mengajukan Pembayaran THR sesuai jadwal.
Menyiapkan perhitungan dan mengajukan Pembayaran Gaji ke-13 dan ke-14 sesuai jadwal.
Melakukan transkasi Digipay minimal 1x dalam sebulan
Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai Uang Persediaan dalam melaksanakan belanja barang dan modal serta uang muka untuk pembelian transportasi, hotel/penginapan dll.
dll
Kegiatan Non-Rutin di Keuangan
Menyiapkan dan menyampaikan data permintaan Tim Pemeriksa / Auditor.
Melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/audit.
Melayani tamu kantor dari Kantor Pusat BPKP (Eselon II, Eselon I).
Melayani tamu Bagian Umum.
Menyiapkan Surat Keterangan Penghasilan pegawai (untuk kebutuhan pinjaman ke bank, untuk kampus anak kuliah dll).
Pengurusan penggantian Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Pengurusan tali asih kepada pegawai/keluarga pegawai.
Update sistem/aplikasi untuk pembayaran2 (dari kemenkeu)
dll.
